Hasan Tiro dan Cita-cita Perjuangan

PEMIKIRAN dan sepak terjang Teungku Hasan di Tiro, yang hari ini genap 3 tahun meninggalkan kita, sering menuai kontroversi tidak hanya kalangan awam tapi juga para peneliti merasa menarik untuk membongkarnya. Tokoh perjuangan rakyat Aceh itu menghembuskan nafas terakhir pada 3 Juni 2010, setelah 29 tahun mengendalikan perlawanan terhadap pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Kariernya dimulai sejak masih muda, ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 1945. Ia tokoh muda pertama menancapkan bendera merah putih di kampung halamannya sebagai bukti semangat nasionalisme. Mungkin semangat seperti ini telah ditanam oleh gurunya yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) seperti Teungku Daud Beureueh yang mendukung kemerdekaan RI dan menjadi bagiannya dengan syarat; Indonesia menerapkan hukum Islam. Ketika janji tersebut diingkari oleh pimpinan RI, Daud Beureueh dan Hasan Tiro memilih bergabung dengan DI/TII pimpinan SM Kartosoewiryo.

 Tawarkan konsep demokrasi
Setelah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada 1950, Hasan Tiro mendapat beasiswa S2 dan S3 di Amerika. Ia juga dipercayakan menjadi diplomat Indonesia sebagai staf penerangan di PBB. Melihat kesenjangan dan sistem sentralistik yang diterapkan pemerintah yang menghambat kemajuan di daerah karena bersifat heterogen, Hasan Tiro menawarkan konsep “Demokrasi untuk Indonesia” yang selanjutnya menjadi sebuah buku yang ditulis pada 1958. 

Tawaran negara federal dengan sistem regional yang pembagian daerahnya berdasarkan suku bangsa dan kesamaan sosiologis agar setiap daerah bisa membuat aturan sendiri, termasuk kebebasan pelaksanaan hukum Islam ternyata dimentahkan oleh pemerintah RI dengan alasan bertentangan dengan konstitusi. Namun, penolakan konsep untuk kemajuan Indonesia tidak membuatnya putus asa.

Setelah DI/TII pimpinan SM Kartosoewiryo dipatahkan, perjuangan tersebut berubah menjadi negara federal Republik Persatuan Indonesia (PRI) pada 8 Februari 1960 dan Daud Beureueh bergabung dengan PRI, termasuk Hasan Tiro sebagai Duta Besar RPI di Amerika dan PBB. Mungkin saja pembentukan negara federal RPI merupakan konsep yang ditawarkan Hasan Tiro sebelumnya, di mana dalam UUD-RPI disebutkan negara RPI berbentuk federasi yang menjiwai ketatanegaraan Islam (Alchaidar, 2000:132). 

Namun kemudian tokoh RPI menyerah ke pangkuan NKRI. Berbeda halnya dengan Daud Beureueh yang menyerah setelah perundingan dan pemberian hak penuh bagi Aceh untuk melaksanakan syariat Islam walaupun kemudian janji tersebut juga diingkari. Penghidupan mewah dan fasilitas indah yang didapatkan telah memudarkan semangat perjuangan beberapa tokoh perlawanan meskipun janji untuk rakyat kembali dikhianati oleh pemerintah pusat.

Bibit-bibit ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat kembali muncul. Puncaknya pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro memproklamirkan kembali Aceh sebagai satu negara merdeka. Perlawanan kali ini dilakukan dengan persiapan yang matang dan setumpuk alasan; Mulai alasan sejarah, hukum internasional, sosial-politik dan ketidakadailan serta terus merasa dibohongi sejak Aceh menjadi bagian NKRI. Semua alasan tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan dan dijadikan ideologi perjuangan kepada para pengikutnya tetapi ia juga menulis banyak buku dan artikel yang sampai sekarang terus dibaca dan dikaji oleh anak negeri ini.

Adanya isu bahwa Hasan Tiro berpikiran sekuler akibat pendidikan yang ditempanya selama di negara-negara Amerika dan Eropa juga punya landasan tersendiri. Ini terlihat karena tidak eksplisitnya Islam dalam teks proklamasi Aceh Merdeka. Sebagian peneliti menyebutkan bahwa sikap ini disengaja oleh Tiro untuk mendapatkan dukungan negara-negara Barat. Namun pendapat ini terbantahkan karena tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam berbagai tulisan dan pidatonya di beberapa negara Eropa, masih kelihatan kentalnya pengaruh keislaman dalam perjuangannya. 

Perjuangan mewujudkan kembali kemerdekaan Aceh ternyata berakhir pada tahun 2005. Pihak GAM melakukan perdamaian dengan pemerintah RI yang dikenal dengan MoU Helsinki, di mana dalam pidato kepulangan dari pengasingan pada 11 Oktober 2008 dan hasil wawancara dengan beberapa awak media, Hasan Tiro mendukung perdamaian ini. Konsekwensi dari MoU maka lahirlah UUPA yang memberikan peluang bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendirikan Partai Aceh (PA), yang meraih kemenangan signifikan pada Pemilu 2009 dan Pilkada 2012. Namun sampai hari ini ternyata cita-cita deklarator GAM untuk masa depan Aceh yang gemilang masih jauh dari harapan. 

Bisa saja hal ini terjadi karena PA pada pemilu 2009 banyak mengusung calon yang kurang kritis dan idealis serta memahami cita-cita perjuangan Hasan di Tiro yang sesungguhnya, semoga tidak terulang pada pamilu 2014. Belum lagi alasan adanya oknum mantan pejuang yang telah “menggadaikan” sifat idealis yang telah ditempa Hasan Tiro dengan mengumpulkan kekayaan pribadi, padahal perjuangan untuk kemakmuran rakyat baru separuh dari harapan. Hal ini jauh berbeda dengan sifat kritis dan idealis sang deklarator yang meninggalkan kehidupan mewah di New York dan memilih berjuang di hutan demi anak cucunya. 

Aksi mengumpulkan harta ternyata bukan hal baru dalam sejarah Islam. Sahabat Rasulullah pun pernah tergiur dengan harta benda ketika perang Uhud belum usai, karena sibuk mengumpulkan harta ghanimah mengakibatkan umat Islam kalah. Akankah kesibukan mengumpulkan harta memudarkan semangat perjuangan dan melahirkan jurang kesenjangan yang akan mengakibatkan perpecahan rakyat, realita yang bisa menjawabnya. Hanya pejuang berpemikiran kritis dan idealis akan dikenang sepanjang masa, sebaliknya pecundang oportunis akan dicaci sampai anak cucu. 

 Mewujudkan Aceh makmur
Hasan Tiro juga jauh hari telah mewanti-wanti sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah sebelum perang Uhud. Dalam bukunya Aceh Bak Mata Donya terbitan New York, ia menulis bahwa: Cita-cita untuk mewujudkan Aceh yang makmur akan tercapai andaikata kita mau bersatu dan mau berpikir untuk rakyat dan seluruh bangsa Aceh. Kita mesti melakukan perencanaan sendiri dengan matang, bagaimana mengurus semua rakyat Aceh, baik yang hidup sekarang maupun keturunan kita nantinya, inilah jalan untuk mewujudkan kemakmuran, bukan dengan memikirkan kesejahteraan satu-dua orang (Hasan Tiro, 1968: 65). 

Semoga kita tidak keliru dalam memahami pemikirannya dan megadopsi hal positif untuk menuju Aceh yang makmur bagi seluruh rakyat Aceh dan mewejudkan pembangunan berbasis Dinul Islam dalam NKRI. Ini tugas berat semua pihak, tidak hanya Pemerintah Aceh tetapi juga kejujuran dan keseriusan pemerintah pusat. Jangan ada lagi kebohongan di antara kita dan melukai hati anak bangsa cucu Iskandar Muda ini. Semoga! 

* Tgk. Mukhtar Syafari Husin, MA, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat-Gerakan Intelektual Se-Aceh (DPP-GISA), Alumni Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, dan Alumni Dayah MUDI-STAI Al-Aziziyah, Samalanga. Email: mukhtar_syafari@yahoo.com


Sumber : http://aceh.tribunnews.com